Jokowi Membantah Kebijakannya Terkait dengan Politik

Jokowi Membantah Kebijakannya Terkait dengan Politik – Calon presiden incumbent Joko Widodo dilaporkan ke Tubuh Pengawas Penentuan Umum (Bawaslu). Perihal ini lantaran terdapatnya pendapat pelanggaran berkenaan keputusan pemerintah menggratiskan layanan Jembatan Suramadu.

Jokowi dilaporkan oleh Komunitas Advokat Rantau (Fara) ke Bawaslu sore hari ini, Selasa (30/10/2018). Ada tiga anggota Fara yg ada memberikan laporan Jokowi di kantor Bawaslu.

Mereka ada pada jam 16.50 WIB serta masukkan berkas laporan ke sekretariat Bawaslu. Sesudah lengkapi berkas laporan, mereka mendapat surat isyarat terima laporan pada jam 17.10 WIB.

Fara memandang keputusan Jokowi menggratiskan Jembatan Suramadu menjadi kampanye terselubung. Mereka mempersoalkan urutan Jokowi, yg sekarang pula sebagai calon presiden.

“Berkaitan dengan digratiskannya Jembatan Suramadu oleh Pemerintah RI di hari Sabtu, 27 Oktober, dimana dalam peresmian penggratisannya dilaksanakan oleh Pak Jokowi, yg dalam perihal ini menjabat Presiden RI atau calon presiden, jadi layak dikira perihal itu merupakan pelanggaran kampanye atau kampanye terselubung,” papar anggota Fara, Rubby Cahyady, sesudah memberikan laporan Jokowi di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Diluar itu, Rubby menyampaikan beberapa orang disekeliling Jokowi bikin salam satu jari kala peresmian penggratisan Jembatan Suramadu. Menurut dia, perihal ini adalah sesuatu bentuk kampanye dengan memperlihatkan citra diri.

“Lebih pada waktu peresmian itu banyak yg tunjukkan lambang salam satu jari, sebagai citra diri Pak Jokowi sebagai calon presiden,” kata Rubby.

“Saya mengatakan ini terselubung, dengan gestur-gestur (satu jari) ini benar-benar jelas. Lantaran ini presiden sekaligus juga capres,” sambungnya.

Menurut Rubby, perbuatan itu melanggar Undang-Undang No 7 Tahun 2017 perihal Pemilu, salah satunya berkenaan terdapatnya perbuatan merugikan pihak berbeda.

“Punya harapan merugikan peserta pemilu yang lain, seperti dinyatakan di Clausal 282 juncto Clausal 306 juncto Clausal 547 Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 perihal Pemilu,” papar Rubby.

Dia menyampaikan Jokowi semestinya tak ada pada waktu peresmian Jembatan Suramadu. Rubby mengharap Bawaslu mengecek terdapatnya pendapat pelanggaran yg dilaksanakan Jokowi.

“Mengapa yg digratiskan Suramadu saja, harusnya pun Presiden tak perlu ada ke Suramadu, lewat menteri berkenaan, dapat. Istilahnya Jokowi tak mesti ada. Kami berharap Bawaslu bisa mengecek serta memutuskan ada-tidaknya pelanggaran pemilu,” ucapnya.

Seperti didapati, Presiden Jokowi meniadakan tarif jembatan Suramadu. Dia udah menolak kebijaksanaannya itu ditujukan untuk mendulang nada di pemilihan presiden.

Jokowi menyampaikan masukan untuk pembebasan ongkos jembatan yg awal mulanya berbentuk Tol Jembatan Suramadu udah ada sejak mulai 2015. Awalannya, kata Jokowi, beberapa tokoh agama serta warga mengharap Jokowi meniadakan ongkos tol untuk sepeda motor.

Masukan itu ia terima serta ditetapkan. Sesudah itu, pada tahun 2016, warga mengharap Jokowi memotong ongkos tol sekitar 50 % untuk kendaraan mobil. Masukan itu pun ia terima serta ditetapkan.

Jokowi menolak kebijaksanaannya berkenaan dengan politik. Bahkan juga Jokowi menyampaikan, apabila mempunyai tujuan politik, ketetapan pemupusan tarif tol itu baru diaplikasikan pada waktu mendekati pencoblosan Pemilihan presiden 2019.

“Ya bila kita pengin masalah politik, kelak saya gratiskan bulan Maret saja, tahun depannya. Begitu loh. Janganlah apa-apa dikaitkannya dengan politik, ini masalah ekonomi, investasi, kesejahteraan, keadilan,” tegas Jokowi di Jembatan Suramadu, Sabtu (27/10).