MK Bisa Menolak Bila Surat Gugatan Tak Lengkap

MK Bisa Menolak Bila Surat Gugatan Tak Lengkap – Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memberi salam pemohonan calon legislatif Partai Demokrat Maluku Utara nomer urut 2 Djafar Alba dalam sidang konflik Pileg 2019. Majelis memohon pemohon lengkapi permintaannya dengan tanda-tangan kuasa hukum.

Mulainya, kuasa hukum Djafar Alba, Muhadjir membacakan permintaan berkenaan pendapat penggelembungan nada yg memberikan kerugian clientnya yg dilaksanakan oleh KPU. Penggelembungan nada itu dikatakan memberikan keuntungan relasi satu partai Djafar Alba.

” Di dapil Maluku Utara (Halmahera Utara) pemohon mempersoal berlangsungnya penggelembungan nada yg dilaksanakan termohon (KPU) sampai memberikan kerugian calon legislatif nomer urut 2, Djafar Alba, ” kata Muhadjir membacakan permintaan di persidangan konflik Pileg 2019 di MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat (9/7/2019) .

Selanjutnya perbandingan pengumpulan nada di antara pemohon serta faksi berkenaan ialah calon legislatif Demokrat nomer urut 1 Djasmin Rainu :

Djasmin Rainu

Galela Barat : 348 jadi 361
Galela Selatan : 801 jadi 838

Djafar Alba

Galela Barat : 96 jadi 84
Galela Selatan : 243 jadi 223

Muhadjir mengemukakan pengumpulan nada Djafar Alba di dua kecamatan itu tidak sama dari form C1. Sampai Muhadjir menilainya itu memberikan kerugian Djafar Alba.

” Kalau termohon udah sebabkan meruginya calon legislatif nomer urut 2 atas pengurangan itu semasing di Galela Barat serta Galela Selatan, ” ucapnya.

Selesai pemohon membacakan permintaan, majelis hakim bertanya bab kolom tanda-tangan kuasa hukum yg belum terisi. Majelis hakim lantas memberi salam pemohon.

” Bila setelah itu di permintaan ini mereka tak tanda-tangan namun kelak dalam persidangan mendatang duduk disana kelak kami tak dapat mempersilakan, lantaran jembatan anda berada pada permintaan ini. Anda bisa dapet 10 kali surat kuasa namun bila tak d-ifollow up dengan permintaan serta tak diberi tanda tangan itu gak hubungan hukum dalam mahkamah, ” kata hakim konstitusi Suharto.

Menurut Suharto, kuasa hukum yg tanda-tangan baru satu ialah atas nama Panghutan Haloho. Bahkan juga Muhadjir sendiri belum tanda-tangan.

” Perkenankan kami pengin tanda-tangan saat ini Yg Mulia, meminta izin, ” ujar Muhadjir.

Setelah itu majelis hakim memohon pemohon melakukan perbaikan permintaan di panitera MK.

” Saudara lekas diberi tanda tangan permintaan itu bila kelak ada faksi yg dijelaskan di kuasa namun tak tertulis dalam perbaikan itu pemohon jadi sidang seterusnya tak diperbolehkan datang di sidang, ” kata hakim I Dewa Gede Palguna memberi tambahan.